
Oleh: Mohammad Nurul Hasan Alan (Mahasiswa S1 Univeritè de Tunis 9 Avril, Tunis, Tunisia)
Pada dasarnya, manusia senantiasa berusaha menemukan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Dalam praktik kehidupan, upaya tersebut tidak selalu ditempuh melalui jalan yang semestinya. Terkadang, seseorang justru mencari celah dalam suatu ketentuan hukum untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Fenomena semacam ini menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam kajian Fiqh dan Maqashid melalui konsep al-ḥiyal (الحيل).
Dalam persoalan hukum Islam, seseorang terkadang berusaha melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang, tetapi mengubah bentuk atau caranya agar terlihat seolah-olah diperbolehkan. Akibatnya, suatu tindakan dapat tampak sesuai dengan ketentuan hukum secara lahiriah, meskipun tujuan yang hendak dicapai justru bertentangan dengan hikmah di balik ketentuan tersebut.
Namun, tidak semua usaha untuk menemukan cara alternatif dapat dianggap sebagai penyimpangan terhadap syariat. Ada kalanya seseorang menyusun langkah tertentu untuk mencapai tujuan yang dibenarkan, menyediakan sarana untuk melaksanakan kewajiban, atau menghindari kesulitan tanpa melanggar aturan agama.
Persoalannya kemudian adalah bagaimana membedakan rekayasa hukum yang tercela dengan strategi yang dibenarkan? Apakah setiap perubahan bentuk suatu tindakan dapat disebut sebagai al-ḥiyal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pemikiran Syaikh Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur dalam kitab Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah dapat menjadi landasan untuk memahami hubungan antara bentuk suatu perbuatan dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat.
Dalam pembahasannya mengenai al-taḥayyul, Ibn ‘Asyur menjelaskan bahwa istilah tersebut mengandung pengertian:
التحيّل يفيد معنى إبراز عمل ممنوع شرعاً في صورة عمل جائز، أو إبراز عمل غير معتدّ به شرعاً في صورة عمل معتدّ به لقصد التفصّي من مؤاخذته
Artinya, istilah al-taḥayyul menunjukkan makna menampilkan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat dalam bentuk perbuatan yang diperbolehkan, atau menampilkan suatu perbuatan yang tidak diakui secara syariat dalam bentuk perbuatan yang diakui, dengan tujuan melepaskan diri dari konsekuensi hukum atasnya.
Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama al-taḥayyul terletak pada upaya mengubah tampilan suatu tindakan. Sesuatu yang pada dasarnya tidak dibenarkan berusaha ditampilkan seolah-olah sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, bentuk lahiriah suatu perbuatan belum tentu mencerminkan hakikat dan tujuan sebenarnya.
Dalam pembahasan yang sama, Ibn ‘Asyur mengaitkan persoalan ini dengan tindakan menampilkan suatu perbuatan dalam bentuk yang tampak sesuai syariat, tetapi sekaligus menghilangkan hikmah yang menjadi tujuan pensyariatannya. Hal tersebut tercermin dalam judul pembahasannya:
«التحيل على إظهار العمل في صورة مشروعة مع سلبه الحكمة المقصودة للشريعة»
Artinya, melakukan rekayasa dengan menampilkan suatu perbuatan dalam bentuk yang sesuai syariat, tetapi menghilangkan hikmah yang dimaksudkan oleh syariat.
Sebagai gambaran, seseorang melakukan transaksi yang hanya bersifat formal untuk menghindari kewajiban tertentu. Secara lahiriah, tindakan tersebut tampak seperti transaksi biasa. Akan tetapi, apabila bentuk transaksi itu hanya dijadikan sarana untuk menghindari kewajiban tanpa mencerminkan tujuan transaksi yang sebenarnya, maka muncul persoalan antara keabsahan bentuk dan hakikat perbuatannya.
Dengan demikian, al-taḥayyul dalam terminologi Ibn ‘Asyur tidak sekadar berkaitan dengan penggunaan cara yang berbeda, tetapi lebih khusus menyangkut rekayasa yang menghilangkan hikmah yang hendak diwujudkan oleh ketentuan syariat.
Untuk memahami konsep al-taḥayyul secara lebih utuh, Ibn ‘Asyur juga menjelaskan beberapa istilah yang sekilas memiliki kemiripan dengannya, yaitu al-tadbīr, al-ḥirṣ, dan al-wara‘. Keempat istilah tersebut sama-sama berkaitan dengan usaha seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Namun, terdapat perbedaan dari segi maksud dan hakikat tindakan yang dilakukan.
Pertama, al-ḥiyal (الحيل).
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, al-ḥiyal dalam pembahasan ini berkaitan dengan rekayasa yang digunakan untuk menampilkan suatu tindakan dalam bentuk yang seolah-olah sesuai dengan syariat, padahal tujuannya adalah menghindari konsekuensi hukum atau menghilangkan hikmah yang dimaksudkan oleh syariat. Persoalannya bukan sekadar perubahan bentuk, melainkan tujuan yang hendak dicapai melalui perubahan tersebut.
Kedua, al-tadbīr (التدبير).
Berbeda dengan al-ḥiyal, al-tadbīr berkaitan dengan perencanaan atau usaha untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan. Ibn ‘Asyur menjelaskannya melalui ungkapan:
«السعي إلى عمل مأذون بصورة غير صورته أو بإيجاد وسائله»
Artinya, mengusahakan suatu tindakan yang diperbolehkan melalui bentuk yang berbeda dari bentuk biasanya atau dengan menyediakan sarana-sarananya.
Contohnya adalah seseorang yang menyukai seorang perempuan, kemudian berusaha menikahinya agar dapat berhubungan dengannya secara halal. Ia menempuh jalan pernikahan untuk mencapai tujuan yang dibenarkan. Usaha tersebut merupakan bentuk perencanaan, bukan rekayasa untuk menghindari ketentuan hukum.
Ketiga, al-ḥirṣ (الحرص).
Istilah al-ḥirṣ menunjukkan kesungguhan atau keinginan kuat untuk memperoleh suatu keutamaan. Ibn ‘Asyur memberikan contoh Abu Bakrah ketika mendapati Rasulullah sedang rukuk. Abu Bakrah khawatir tertinggal rakaat dan ingin mendapatkan keutamaan berada di saf pertama. Karena itu, ia segera rukuk sebelum sampai ke saf.
Dalam kisah tersebut, Rasulullah bersabda:
«زادك الله حرصا ولا تعد»
Artinya, “Semoga Allah menambah kesungguhanmu, tetapi jangan mengulanginya.”
Contoh ini memperlihatkan kesungguhan Abu Bakrah dalam memperoleh keutamaan salat berjamaah, baik karena khawatir tertinggal rakaat maupun karena ingin mendapatkan keutamaan saf pertama. Namun, semangat tersebut tetap disertai arahan agar cara yang dilakukannya tidak diulangi.
Keempat, al-wara‘ (الورع).
Adapun al-wara‘ berkaitan dengan sikap kehati-hatian seseorang dalam menjaga diri dari perkara yang dilarang atau dikhawatirkan mengandung pelanggaran terhadap agama. Ibn ‘Asyur memberikan contoh seseorang yang meminta orang lain membangunkannya untuk salat Subuh ketika khawatir tertidur dan tidak terbangun.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa seseorang dapat mengambil langkah tertentu untuk menghindari kemungkinan meninggalkan kewajiban. Ibn ‘Asyur juga menghubungkan pembahasan ini dengan peristiwa ketika Bilal tertidur dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah sehingga waktu salat terlewat. Kisah tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya memperhatikan sebab-sebab yang dapat membuat seseorang lalai dari kewajibannya.
Dari keempat istilah tersebut, terlihat bahwa tidak semua cara alternatif dapat dikategorikan sebagai rekayasa hukum yang tercela. Al-tadbīr merupakan usaha untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, al-ḥirṣ menunjukkan kesungguhan dalam memperoleh keutamaan, sedangkan al-wara‘ berkaitan dengan kehati-hatian dalam menjaga ketentuan agama. Sementara itu, al-ḥiyal dalam pembahasan Ibn ‘Asyur berkaitan dengan rekayasa yang menghilangkan hikmah di balik suatu ketentuan syariat.
Perbedaan antara al-ḥiyal dan bentuk usaha lainnya menunjukkan bahwa suatu tindakan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan tampilan luarnya. Tujuan dan maksud yang melatarbelakangi tindakan tersebut juga perlu diperhatikan. Sebab, suatu perbuatan dapat terlihat sama secara lahiriah, tetapi memiliki maksud yang berbeda.
Salah satu contoh yang dikemukakan Ibn ‘Asyur berkaitan dengan penggunaan al-tawriyah (التورية). Istilah ini merujuk pada penggunaan ungkapan yang memiliki dua kemungkinan makna. Pembicara bermaksud pada salah satu makna, sedangkan pendengar dapat memahami makna yang lain.
Ibn ‘Asyur menceritakan seorang ulama Ahlusunah yang berada dalam majelis kelompok Syiah ekstrem. Ketika ditanya mengenai siapa orang terbaik setelah Rasulullah, ia menjawab:
«الذي كانت ابنته تحته»
Artinya, orang yang putrinya berada di bawahnya.
Ulama tersebut bermaksud menunjuk kepada Abu Bakar, sebab putrinya, Aisyah, merupakan istri Rasulullah. Namun, para pendengar mengira bahwa jawaban itu dimaksudkan untuk menunjuk kepada Ali. Perbedaan pemahaman tersebut muncul karena ungkapan yang digunakan memiliki kemungkinan penafsiran yang berbeda.
Kisah ini menggambarkan bagaimana sebuah ungkapan dapat digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu tanpa mengatakannya secara langsung. Dalam keadaan tertentu, penggunaan ungkapan semacam ini dapat menjadi cara untuk menghindari tekanan atau bahaya.
Akan tetapi, penggunaan al-tawriyah tetap perlu dilihat berdasarkan keadaan dan tujuannya. Tidak setiap ungkapan bermakna ganda dapat dibenarkan apabila digunakan untuk menipu, merugikan, atau menghilangkan hak orang lain. Dengan demikian, niat memang memiliki peranan penting, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan segala bentuk tindakan.
Hal ini memperlihatkan bahwa penilaian terhadap suatu perbuatan perlu mempertimbangkan hubungan antara bentuk lahiriah, tujuan, dan hakikat tindakan tersebut. Perubahan bentuk tidak serta-merta mengubah hakikat suatu perbuatan apabila tujuan sebenarnya tetap bertentangan dengan ketentuan syariat.
Untuk memahami mengapa rekayasa hukum menjadi persoalan dalam Islam, perlu melihat kembali tujuan dari pensyariatan itu sendiri. Dalam kitab Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah, Ibn ‘Asyur menjelaskan pengertian umum maqāṣid al-tasyrī‘ sebagai berikut:
التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة
Artinya, tujuan umum pensyariatan adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh pembuat syariat dalam seluruh keadaan pensyariatan atau sebagian besarnya, sehingga perhatian terhadap tujuan tersebut tidak terbatas pada satu jenis hukum syariat tertentu.
Definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya hadir dalam bentuk aturan formal, tetapi juga memiliki makna dan hikmah yang hendak diwujudkan. Oleh karena itu, memahami suatu ketentuan agama tidak cukup hanya dengan memperhatikan bentuk lahiriahnya. Seseorang juga perlu memahami tujuan yang terkandung di dalam ketentuan tersebut.
Gagasan ini memiliki hubungan langsung dengan pembahasan Ibn ‘Asyur mengenai al-taḥayyul. Sebagaimana tercermin dalam judul pembahasannya, persoalan rekayasa hukum muncul ketika suatu tindakan ditampilkan dalam bentuk yang seolah-olah sesuai dengan syariat, tetapi hikmah yang menjadi tujuan pensyariatannya justru dihilangkan.
Misalnya, seseorang menggunakan rekayasa akad untuk menghindari kewajiban atau memperoleh sesuatu yang sebenarnya tidak dibenarkan. Secara lahiriah, tindakannya mungkin tampak memenuhi prosedur tertentu. Namun, apabila tujuan dan hakikatnya justru bertentangan dengan hikmah yang hendak diwujudkan oleh syariat, maka pemenuhan bentuk formal tersebut tidak cukup untuk membenarkan tindakannya.
Sebaliknya, usaha untuk menemukan jalan yang berbeda demi melaksanakan suatu kewajiban atau mencapai tujuan yang diperbolehkan tidak dapat langsung dianggap sebagai penyimpangan. Hal ini sejalan dengan pembahasan al-tadbīr, yaitu usaha mencapai tujuan yang dibenarkan melalui bentuk lain atau dengan menyediakan sarana yang diperlukan.
Dengan demikian, perspektif maqāṣid al-syarī‘ah mengajak umat Islam untuk melihat hukum secara lebih utuh. Bukan hanya bagaimana suatu tindakan dilakukan, tetapi juga mengapa tindakan tersebut dilakukan dan apakah hakikatnya tetap sejalan dengan hikmah pensyariatan.
Pembahasan Ibn ‘Asyur mengenai al-ḥiyal, al-tadbīr, al-ḥirṣ, dan al-wara‘ menunjukkan bahwa tidak semua usaha mencari jalan alternatif merupakan bentuk penyimpangan terhadap syariat. Perencanaan, kesungguhan, dan kehati-hatian justru dapat menjadi bagian dari usaha seorang muslim dalam menjalankan ajaran agama. Namun, semuanya berbeda dari rekayasa yang sengaja digunakan untuk menghindari ketentuan hukum dengan menghilangkan hikmah yang menjadi tujuan pensyariatannya.
Pada akhirnya, memahami hukum Islam tidak cukup hanya dengan memperhatikan bentuk dan persyaratan formal suatu perbuatan. Tujuan dan hakikat di balik tindakan tersebut juga perlu menjadi perhatian. Sebab, ketika hukum hanya dipahami sebagai formalitas, seseorang dapat lebih sibuk mencari celah daripada memahami nilai yang hendak diwujudkan oleh syariat. Oleh karena itu, syariat seharusnya menjadi pedoman untuk mencapai kemaslahatan, bukan sekadar aturan yang dicari jalan untuk menghindarinya.