Penulis: Muhammad Haikal (Mahasiswa S1 Universitas az-Zaitunah, Tunis)
Waktunya hampir tiba. Pemilihan Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia di Tunisia (PPI Tunisia) sudah di depan mata. Suasana di kalangan mahasiswa Indonesia di Tunisia semakin hangat; desas-desus tentang calon yang akan maju kian tersebar. Pemilu yang rencananya berlangsung bulan depan diprediksi menjadi momentum penting dalam sejarah organisasi pelajar ini. Selain menjadi ajang pergantian kepemimpinan dan penentuan arah baru PPI Tunisia, pemilu kali ini juga menjadi bukti nyata kematangan budaya demokrasi di lingkungan pelajar Indonesia di Tunisia. Yang menarik, tradisi pemilihan ini tidak hadir secara instan. Ia lahir dari perjalanan historis yang kaya semangat demokrasi, hingga akhirnya terbentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPI Tunisia yang mengatur proses pemilihan ketua dan wakil ketua secara independen.
Akar Sejarah: Dari Aklamasi Menuju Demokrasi Sejati
Jika menelusuri sejarah, awalnya PPI Tunisia bahkan tidak memiliki sistem pemilu formal. Pemilihan hanya dilakukan melalui aklamasi—penerimaan secara bulat tanpa penolakan dalam forum rapat—oleh anggota PPI saat itu. Mereka berkumpul, berdiskusi singkat, lalu menunjuk ketua baru untuk mengisi kursi kepemimpinan. Sistem ini terpaksa dipakai karena jumlah mahasiswa Indonesia di Tunisia masih sangat terbatas, sehingga dianggap lebih praktis ketimbang menerapkan mekanisme demokratis.
Namun, titik balik terjadi beberapa tahun kemudian. Seiring bertambahnya jumlah mahasiswa dan tuntutan akan keterbukaan, Amir Sugiyanto—ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) saat itu—mengusulkan pemilihan ketua PPI melalui pemungutan suara. Ia meyakini perlunya proses yang transparan, partisipatif, dan edukatif. “Pemilihan ini harus menjadi miniatur demokrasi Indonesia di luar negeri sekaligus simulasi nyata pemilihan presiden,” ujarnya. Gagasan itu pun disambut positif. Dibentuklah Panitia Pemilihan Umum (PPU) yang berorientasi pada prinsip transparansi, partisipasi aktif, dan akuntabilitas.
Pemilihan Pertama: Jejak Demokrasi di Hammamet
Pemilihan ketua PPI Tunisia pertama yang menerapkan sistem pemungutan suara terbuka digelar pada 2014 dalam sebuah forum besar di hotel Hammamet, kota pesisir yang tenang di utara Tunisia. Acara yang dipadukan dengan kegiatan PPLN ini menjadi babak bersejarah bagi demokrasi pelajar Indonesia di Tunisia. Empat calon bersaing; Ardi Permana, Deden Inayah, Muammar Khadafi dan Muhammad Lubis Aston.
Sebanyak 63 mahasiswa Indonesia memberikan suara. Hasilnya, Ardi Permana meraih lebih dari 50% suara sekaligus, sehingga pemilu selesai dalam satu putaran. Ardi pun resmi menggantikan Fuad Hasanuddin sebagai ketua baru. Yang patut dicatat, Ardi tak berjalan sendirian. Ia menunjukkan kepemimpinan inklusif dengan mengajak rival-rivalnya bergabung dalam struktur organisasi: Amir Sugiyanto diangkat sebagai wakil ketua, sementara Muammar Khadafi dipercaya menjabat sekretaris. Tradisi demokrasi pun terus berlanjut. Pada pemilu berikutnya, Khadafi maju sebagai calon dan berhasil memenangkan estafet kepemimpinan.
Lahirnya KPU: Wajah Baru Demokrasi Pelajar
Langkah revolusioner terjadi ketika mekanisme pemilihan mulai diinstitusionalisasi secara formal. Awalnya, badan penyelenggara bernama PPU (Panitia Pemilihan Umum). Namun, berkat inisiatif Idris Ahmad Rifai, Ahmad Farhan, dan Ilma Silmi Nufus—anggota Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PPI Tunisia—badan ini bertransformasi menjadi KPU (Komisi Pemilihan Umum) melalui amandemen AD/ART.
Perubahan bukan sekadar pergantian nama. Tim Ad Hoc segera dibentuk untuk menyusun aturan hukum dan operasional KPU. Tiga mahasiswa—Firza Nofdi, Fellicia Vannysa, dan Dzaky Dhiyaul Haq—diberi mandat merumuskan pasal-pasal dan pedoman yang menjadi acuan kerja KPU ke depan.
Kini, KPU berfungsi sebagai badan independen yang tak hanya mengurusi teknis pemilu, tetapi juga menjaga nilai-nilai demokrasi: transparansi, netralitas, dan akuntabilitas. Transformasi ini menjadi tonggak krusial karena pemilihan bukan lagi formalitas, melainkan arena pembelajaran politik yang sehat. Setiap suara dihargai, setiap calon mendapat kesempatan setara, dan setiap mahasiswa didorong berpartisipasi aktif menentukan arah kepemimpinan kolektif.
Menuju Pesta Demokrasi Berikutnya
Dalam waktu dekat, PPI Tunisia kembali bersiap menyambut pesta demokrasi. Pemilu ketua baru bukan sekadar ritus pergantian pemimpin, melainkan kesempatan bagi seluruh pelajar Indonesia di Tunisia untuk meneguhkan komitmen pada nilai demokrasi, kebersamaan, dan keberlanjutan organisasi. Dengan semangat yang diwarisi sejak pemilu pertama di Hammamet, KPU hadir memastikan pemilihan berjalan jujur, adil, dan terbuka bagi semua. Tradisi demokrasi mahasiswa Indonesia di Tunisia terus hidup—dari generasi ke generasi.