Oleh: Alfian Danar Syaqofi – Mahasiswa S1 Az-Zaitunah Kairouan
BPC Kairouan – Ketika menghadapi wilayah pengetahuan yang luas, umumnya, manusia akan bersikap apatis, karena dirasa tidak ada implikasi yang berarti jika mereka tidak terlalu mengerti. Dunia politik contohnya. Dilansir dari world value survey (WVS), 68,33% responden di Indonesia mengaku tidak tertarik atau hanya sedikit tertarik pada politik. Banyak faktor yang menjadi sebab kenapa itu bisa terjadi, salah satunya adalah fenomena kelelahan kognitif dan mental masyarakat yang disebabkan karena begitu derasnya pemberitaan yang disajikan di berbagai media; cetak maupun elektronik. Lebih dari dua dekade lalu, Barner melalui bukunya yang berjudul political action telah memprediksi fenomena ini. Ia menegaskan, bahwa karena pergeseran antargenerasi yang begitu signifikan, pasti akan ada perbedaan mengenai bagaimana cara sebuah masyarakat berpolitik.
Politik dalam kacamata Robert Dahl tidak hanya selalu berkutat dalam lembaga pemerintahan, tapi hampir terjadi di semua organisasi. Masih menurut Dahl dalam bukunya modern political analysis, hubungan politik dan kekuasaan sangatlah berkelindan. Distribusi kekuasaan yang tidak sesuai pasti juga akan mempengaruhi elektoral pemimpin tersebut atau mengguncang stabilitas politik dalam makna luas. Maka dari itu, konsep epistokrasi –pemerintahan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan/kompetensi– yang ditawarkan Jason Brennan dinilai sangatlah sesuai untuk menggantikan demokrasi. Di sinilah gagasan Rene Descartes bisa kita implementasikan, ia adalah seorang filsuf dan matematikawan modern yang melalui salah satu karya filsafat paling monumental dalam sejarah filsafat modern membangun sebuah gagasan untuk kita selalu berpikir rasional.
Melalui Discourse on the Method, sebuah prefasi atau pengantar untuk tiga esai ilmiahnya (Dioptrics, Meteors, dan Geometry) Descartes menawarkan setidaknya 3 gagasan utama; cartesian doubt, Cogito-Ergo Sum, dan Methodological Rules. Semua pemikiran itu, ia tulis tidak lain dan tidak bukan agar manusia tetap memiliki akal budi (human reason) dan objektivitas ilmiah.
Tiga Gagasan Rene Descartes agar Memiliki Human Reason
Setiap manusia, pasti memiliki pendapat atau pandangan terhadap segala sesuatu yang sedang ia lihat, dengar dan baca. Jika pendapat itu masih mendekam di dalam tempurung kepala kita, maka ia akan abadi menjadi sebuah teori yang tidak akan pernah diuji keabsahannya. Salah satu cara paling akademis untuk mengutarakan atau mengemukakan sebuah ide dan gagasan adalah dengan cara dituangkan melalui tulisan. Jika seorang pemikir mengejawantahkan idenya melalui buku, sehingga sudah menjadi keniscayaan jika di kemudian hari semuanya akan diuji, dibantah, atau direkonstruksi. Entah diuji dengan hasil pemikiran orang lain atau menggunakan hasil buah pikir sang penguji itu sendiri.
Cartesian Doubt, Pisau Bedah untuk Ragu
Metode keragu-raguan radikal atau cartesian doubt –Begitu Descarte menyebutnya– adalah langkah awal menuju objektivitas ilmiah. Descartes memulai dengan meragukan segala sesuatu yang pernah ia yakini. Mulai dari informasi indrawi, ingatan, hingga realitas fisik, untuk mencari satu kebenaran yang paling mendasar dan tidak dapat diragukan lagi. Di awal, Brennan mengemukakan pendapat untuk mengganti sistem demokrasi murni dengan epistokrasi. Ketika semua suara dianggap sama melalui mekanisme demokrasi murni, menurut Brennan dalam against democracy nantinya, implikasi yang dihasilkan adalah pemimpin yang tidak berwawasan. Melainkan hanya ingin sebuah bangku kekuasaan. Epistokrasi secara umum adalah sebuah pemikiran yang di mana kekuasaan pemerintahan dipegang oleh mereka yang memiliki pengetahuan, kecerdasan, atau kompetensi intelektual yang tinggi. Jika itu yang dimaksud Brennan, saya kira tidak akan menjadi sebuah masalah. Tapi, yang ia maksud dalam bukunya adalah ketika proses pemungutan suaranya. Ia menyarankan ketika proses pemilihan pemimpin, seharusnya bukan melibatkan semua masyarakat, tapi hanya segelintir cendekiawan yang memiliki kapabilitas dan pemahaman mengenai pemerintahan dan politik.
Karena menurutnya, masyarakat terbagi menjadi tiga; hobbits, hooligans, dan vulcans. Mereka yang apatis adalah mereka yang disebut hobbits, sedangkan hooligans adalah mereka yang terlalu fanatik, dan vulcans adalah mereka rasional dan objektif. Singkatnya, yang berhak memiliki suara dalam memilih adalah mereka-mereka yang masuk dalam golongan vulcans. Tapi, jika kita menggunakan teori yang ditawarkan Descartes yakni cartesian doubt, kita akan melontarkan beberapa pertanyaan untuk memeriksa segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Pertama, siapa yang menentukan orang-orang itu bisa dikatakan rasional sehingga masuk dalam kategori vulcans dan berhak memiliki suara dalam menentukan pemimpin? Kedua, apakah dengan hanya mereka yang memilih, dapat mewakili suara komunal? Padahal nantinya mereka yang akan menjadi pemimpin adalah pemimpin untuk semua golongan, bukan hanya untuk vulcans. Ketiga, bukankah nantinya akan membuka kran monopoli suara? Dari ketiga pertanyaan ini, dalam konteks demokrasi, hematnya adalah bukan sistemnya yang dirubah, tapi memang perlu membenahi pelaksanaannya.
Cogito-Ergo Sum, Sifat Alami Manusia
Tak pantas dikatakan manusia jika ia tidak berpikir. Sudah menjadi sifat dasar manusia untuk berpikir, bukan hanya sebatas untuk membedakan kita dari makhluk hidup yang lainnya. Lebih mendasar lagi Descartes menegaskan bahwa itu sebagai bukti eksistensi kita. “Aku berpikir maka aku ada” bukan hanya sebatas frasa filosofis. Itu merupakan kalimat penampar bagi mereka yang hanya merasa ada tanpa menanyakan kenapa dirinya ada. Dalam konteks politik praktis, para policy maker sudah menjadi keharusan berpegang teguh pada kalimat ini sebelum mereka mengambil sebuah kebijakan. Karena kompleksitas implikasi yang terjadi akan berdampak dalam jangkauan yang luas. Sebelum sesuatu diputuskan atau dijalankan, perhitungan dibuat, asumsi diperiksa, dan berbagai kemungkinan kegagalan dipertimbangkan. Penguasa berhati-hati bukan karena wataknya. Dia harus berhati-hati karena kemaslahatan masyarakat di atas segalanya.
Methodological Rules Sebagai Kompas Penentu
Descartes melanjutkan dengan bagaimana manusia harus berpikir secara metodologis, runtut dan memiliki paradigma yang jelas. Ada empat metodologi yang ditawarkan Descartes untuk menjadi insan paripurna dalam berpikir. Pertama, untuk menuntun akal dalam kebenaran maka harus menerima dan hanya mempercayai kebenaran yang jelas (evidence) jangan pernah menerima sesuatu sebagai benar kecuali jika hal itu terbukti secara jelas dan terang-terangan tidak dapat diragukan lagi. Politisi dan pemilih seringkali terjebak dalam disinformasi atau kampanye hitam yang digerakkan oleh sentimen emosional ketimbang fakta. Sudah seharusnya kita tidak mudah percaya dengan retorika kosong dan isu emosional
Menguji setiap klaim kebijakan atau janji kampanye dengan data yang solid dan transparan. Kebijakan publik tidak boleh diambil berdasarkan asumsi atau cocoklogi, melainkan harus diverifikasi kebenarannya melalui riset empiris (seperti studi dampak regulasi atau statistik ekonomi). Kedua, memecah setiap masalah (analysis) yang rumit menjadi bagian-bagian kecil sebanyak mungkin agar lebih mudah diselesaikan secara sistematis. Isu besar seperti “kemiskinan struktural” atau “inflasi nasional” sering kali dibahas secara abstrak dan membingungkan dalam debat politik. Dengan memilah masalah ke bagian terkecil, pembuat kebijakan dapat menemukan akar masalah yang presisi, alih-alih membuat kebijakan pukul rata yang salah sasaran. Ketiga, memulai proses berpikir dari objek yang paling sederhana dan paling mudah dipahami, lalu perlahan-lahan naik ke tingkat yang lebih kompleks. Sering kali reformasi politik gagal karena pemerintah ingin mengubah segalanya secara radikal sekaligus tanpa pondasi yang matang. Menyusun undang-undang atau program kerja dengan membangun kerangka dasar yang paling mendasar dan teruji terlebih dahulu (misalnya memperkuat transparansi birokrasi tingkat kelurahan), sebelum menerapkannya ke tingkat nasional yang lebih rumit. Keempat, enumerasi atau pemeriksaan menyeluruh. Membuat tinjauan yang sangat komprehensif dan daftar yang lengkap untuk memastikan tidak ada bagian atau sudut pandang yang terlewat. Kebijakan publik seringkali hanya menguntungkan satu kelompok mayoritas atau elit tertentu sambil mengabaikan dampak buruk bagi kelompok minoritas atau lingkungan. Maka, salah satu cara yang paling efektif adalah melakukan audit kebijakan secara total sebelum disahkan.