PPI TUNISIA

Pengetahuan sebagai Komoditas: Ketika Masyarakat Hanya Jadi Bahan Tambang

Penulis: Hakiki Delviano (Masasiswa S1 Universitas az-Zaitunah, Tunis)

Ada satu hal menarik dari orang-orang pintar: mereka sering kali seperti cermin yang memantulkan cahaya, tapi cahaya itu bukan untuk menerangi jalan orang lain, melainkan untuk mempertegas bayangan diri mereka sendiri. Mereka berbicara tentang masyarakat dengan begitu fasih, penuh jargon, data, dan teori. Tapi di balik itu, sering kali terasa kosong, masyarakat bukan benar-benar objek perhatian mereka, melainkan alat untuk membangun monumen intelektual pribadi, dan komoditas bagi kaum Borjouis semata.

Dalam kerangka materialisme, kita bisa bilang bahwa pengetahuan juga adalah komoditas. Ia punya nilai tukar di pasar intelektual. Orang berlomba-lomba untuk punya teori paling canggih, gagasan paling baru, atau bahkan kritik paling tajam. Tapi siapa sebenarnya yang diuntungkan? masyarakat? rasanya jarang. Lebih sering, masyarakat hanya jadi “bahan mentah” untuk produksi ide-ide besar.

Bayangkan, masyarakat ini seperti tambang. Orang-orang pintar datang dengan alat-alat analisis mereka, menggali masalah, lalu membawa hasilnya ke ruang-ruang diskusi elit. Mereka mengolahnya jadi tulisan, buku, atau presentasi yang dijual ke kalangan intelektual lainnya. Sementara itu, masyarakat yang jadi tambang? tetap di situ, dengan masalah yang sama.

Ada ironi yang begitu tajam di sini. Ketika teori dihasilkan, ia sering kali menjadi semakin jauh dari kenyataan hidup masyarakat. Yang disebut “kemiskinan” di ruang akademik hanyalah deretan statistik atau model analisis. Tetapi bagi mereka yang hidup di dalamnya, kemiskinan adalah perut yang lapar, dinding rumah yang retak, dan masa depan yang kabur. Sementara itu, para intelektual terus mengupasnya menjadi lapisan-lapisan teori, semakin terpisah dari esensi materialnya.

Dalam buku Das Kapital, Karl Marx menulis: “Kapitalis cenderung menciptakan dan memperbesar ketidaksetaraan ekonomi di antara kelas-kelas sosial”. Banyak dari kita mungkin lupa bahwa masyarakat, dalam konteks material, adalah struktur nyata. Mereka punya kebutuhan konkret: makan, tempat tinggal, pekerjaan. Tapi ketika pengetahuan diproduksi, kebutuhan material ini sering kali tereduksi jadi variabel abstrak. “Ketidakadilan” jadi bahan kritik budaya, “eksploitasi” jadi tema diskusi. Padahal, di luar sana, ketidakadilan itu adalah anak-anak yang putus sekolah atau buruh yang kehilangan haknya. Dalam proses ini, masyarakat teralienasi dua kali—pertama, dari sistem yang menindas mereka, dan kedua, dari wacana yang seharusnya memberi mereka jalan keluar.

Kritik tersebut bukan berarti pengetahuan itu sia-sia. Sebaliknya, pengetahuan adalah alat yang sangat kuat untuk perubahan sosial. Tapi pertanyaannya: siapa yang benar-benar mengambil manfaat dari produksi pengetahuan ini? Kalau teori-teori itu hanya berhenti di kelas, jurnal, atau konferensi, apakah mereka lebih dari sekadar hiburan intelektual? Jika hasil dari sebuah kajian tidak kembali ke masyarakat yang menjadi subjeknya, maka ia hanyalah eksploitasi lain dalam bentuk yang lebih halus.

Dalam banyak kasus, yang terjadi adalah penguatan elitisme intelektual. Orang-orang dengan akses ke pendidikan tinggi dan alat analisis menggunakan pengetahuan untuk mengukuhkan posisi mereka. Pengetahuan yang mereka hasilkan berfungsi sebagai mata uang di kalangan terbatas, tapi gagal menjadi alat pembebasan bagi mereka yang berada di bawah. Ini bukan hanya masalah etika, tapi juga masalah efisiensi. Pengetahuan yang tidak diterapkan dalam konteks nyata kehilangan sebagian besar potensinya.

Lebih jauh, dalam dunia di mana informasi begitu melimpah, pengetahuan sering kali dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Pemerintah, misalnya, kerap memanfaatkan kajian ilmiah untuk memperkuat kebijakan yang justru merugikan masyarakat. Data diolah sedemikian rupa untuk mendukung agenda tertentu, sementara realitas di lapangan diabaikan. Ini menunjukkan bagaimana pengetahuan dapat menjadi alat penindasan, bukan pembebasan, ketika ia dipisahkan dari akarnya: kebutuhan material dan sosial masyarakat.

Konsep dalam Das Kapital karya Karl Marx relevan dalam menggambarkan bagaimana masyarakat sering kali hanya jadi dijadikan “bahan tambang” oleh sistem kapitalisme. Sumber daya manusia dan alam dieksploitasi demi kepentingan segelintir pemilik modal, sementara masyarakat yang bekerja keras justru mendapatkan upah minimum dan kondisi hidup yang sulit. Perusahaan besar sering mengeruk keuntungan dari tenaga kerja murah tanpa memberikan jaminan sosial atau kesejahteraan yang layak. Tapi, mereka menciptakan ketimpangan yang semakin melebar.

Di sini, penting untuk menyadari bahwa pengetahuan yang tidak kembali ke masyarakat hanyalah bentuk eksploitasi lain. Kalau kita bicara soal materialisme, bukankah kerja intelektual juga harus menghasilkan sesuatu yang material bagi mereka yang dikaji? Pengetahuan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata, bukan sekadar kebanggaan abstrak untuk sang pemikir, melainkan solusi konkret untuk masyarakat. Jika tidak, maka kerja intelektual hanya menjadi monumen kosong yang berdiri di atas pondasi rapuh.

Mungkin kita perlu mundur sejenak. Pertanyakan lagi: pengetahuan ini untuk apa? Kalau jawabannya hanya untuk memenuhi ego, memperkaya CV, atau memenangkan perdebatan, maka kita tidak sedang berbuat apa-apa untuk masyarakat. Kita hanya menambah tumpukan kertas dan pembicaraan kosong di dunia yang sudah penuh dengan itu. Pengetahuan harus memiliki tujuan sosial, bukan sekadar eksistensial. Ia harus mampu merobohkan tembok-tembok ketidakadilan, bukan memperkuatnya.

Masyarakat itu nyata, bukan bahan eksperimen. Mereka adalah individu dengan harapan, perjuangan, dan kebutuhan. Kalau kita benar-benar ingin memahami mereka, berhentilah bicara tentang mereka dan mulailah bicara dengan mereka. Dalam dialog, ada kemungkinan untuk menciptakan perubahan. Karena, adanya dialektika antara Si Penindas dan yang ditindas. Dialog memungkinkan masyarakat menjadi aktor dalam narasi mereka sendiri, bukan hanya objek kajian, tetapi pemeran utama.

Akhirnya, pengetahuan adalah tanggung jawab. Ia bukan hanya milik para intelektual, tetapi milik masyarakat secara kolektif. Tugas kita adalah memastikan bahwa hasil dari tambang pengetahuan tidak hanya berhenti di pasar intelektual, tetapi kembali ke masyarakat. Dalam bentuk kebijakan yang lebih adil, akses yang lebih luas, dan kehidupan yang lebih layak. Karena pada akhirnya, perubahan sosial bukan soal teori, tapi soal keberanian untuk mengembalikan pengetahuan itu kepada mereka yang paling membutuhkannya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *